Sidoarjo, Lintasjatim.id,- Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana sidak Rusunawa Pucang, mengungkap sederet persoalan serius, mulai dari asap pabrik yang membuat penghuni sesak napas hingga bangunan yang tidak terawat, Senin (10/8/2026).
Inspeksi mendadak itu digelar setelah penghuni rusunawa mengeluhkan kondisi lingkungan yang dinilai sudah tidak layak. Selain gangguan pernapasan, warga juga melaporkan kebocoran bangunan, sanitasi buruk, dan minimnya tenaga kebersihan.
Keluhan Penghuni Rusunawa
Demi (32), salah seorang warga rusun menceritakan asap yang terhirup warga terasa pahit dan membuat tenggorokan tidak nyaman. Ia menyebut mata warga ikut perih, bahkan sejumlah anak-anak sampai mengalami sesak napas saat asap masuk ke lingkungan rusun.
Warga menduga pabrik di sekitar rusunawa membuang asap dari bagian bawah sehingga angin dengan mudah membawanya ke permukiman. Mereka berharap agar pengelola pabrik dapat memindahkan pembuangan asap ke cerobong yang lebih tinggi agar tidak langsung mencemari udara rusun.
Penghuni rusunawa sebenarnya tidak mempersoalkan operasional pabrik dan hanya meminta agar aktivitas produksi tidak mengorbankan kesehatan mereka. Salah satu warga bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas berat.
“Kalau pabrik tetap beroperasi tidak masalah. Kami hanya minta asapnya jangan dibuang dari bawah, kalau bisa lewat cerobong atas supaya tidak masuk ke rusun,” kata Demi.
Selain asap pabrik, saluran air atau got di lingkungan rusun tersumbat sehingga alirannya tidak lancar. Kondisi ini disebut memicu perkembangbiakan nyamuk hingga salah satu penghuni terserang demam berdarah dengue (DBD) dan harus dirawat intensif di ICU selama lebih dari sepekan.
Wabup sorot Kebersihan Lingkungan
Dalam sidak tersebut, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menemukan tiga gedung berlantai lima di kompleks rusunawa hanya ditangani oleh dua petugas kebersihan. Kondisi ini membuat perawatan lingkungan belum berjalan maksimal, mulai dari kebocoran di beberapa titik hingga minimnya penerangan.
Rusunawa Pucang saat ini dihuni sekitar 200 jiwa dengan total 97 kamar dan tingkat hunian mencapai 85 persen. Tarif sewa bervariasi menurut lantai, dengan unit di lantai bawah dikenakan biaya sekitar Rp 545 ribu per bulan sudah termasuk listrik dan air.
Mimik juga menyoroti pengelolaan dana sewa rusunawa yang hingga Juni 2026 telah terkumpul sekitar Rp 7,3 miliar. Ia menyebut pemanfaatan dana tersebut baru mencapai 40-45 persen dari total yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan fasilitas.
“Penghuni sudah membayar sewa setiap bulan, sehingga pemerintah juga harus memenuhi hak mereka melalui pelayanan dan perawatan yang layak,” tegas Mimik.
Wabup Mimik Dorong Perbaikan
Pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), BPKAD, dan Bapeda untuk meninjau langsung kondisi lapangan. Mimik menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada rapat di kantor, melainkan harus disertai peninjauan nyata ke lokasi.
Perbaikan kebersihan, penerangan, keamanan, CCTV, dan kebocoran bangunan menjadi prioritas utama dalam waktu dekat. Terkait keluhan asap, pemerintah daerah juga berjanji meninjau langsung aktivitas pabrik untuk memastikan sumber pencemaran yang dikeluhkan warga.
Penjelasan PT Sekar Laut
Sementara itu, HRD PT Sekar Laut, Haryanto, menegaskan perusahaan tidak menolak aduan warga dan siap melakukan pengecekan bersama untuk memastikan sumber gangguan yang sebenarnya.
Ia menjelaskan perusahaan menggunakan dua jenis bahan bakar, yakni gas dan batu bara, di mana penggunaan batu bara sebagai alternatif saat pasokan gas terganggu diduga menjadi penyebab keluhan asap dan gangguan pernapasan warga.
Perusahaan berencana melakukan pengecekan kualitas udara ambien dan melaporkan hasilnya secara terbuka sesuai standar baku mutu udara yang berlaku. PT Sekar Laut memastikan akan menggandeng warga dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam proses verifikasi tersebut.
Babe Teguh
